Aku dipercaya mengikuti pelatihan SIKNAS ONLINE di Bandung dari tanggal 4 sampai dengan 7 Nopember 2008 bersama beberapa teman2 yang mewakili setiap kabupaten/ kota yang dialirin SIKNAS. Padahal aku gak masuk dalam SK Menkes sebagai pengelola SIKNAS di Kabupaten, tetapi Ka. Dinkes memerintahkan aku untuk ikut ……Peserta yang diundang pada pelatihan tersebut berjumlah 73 Orang ; berasal dari kabupaten/ kota yang masuk dalam Regional II, yaitu: Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Acara dibuka oleh Ka. Dinkes Propinsi Jawa Barat dan Ka. Pusdatin yang mewakili Ibu Menteri Kesehatan RI.
Pada kesempatan tersebut, Ka. Pusdatin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan SIKNAS online dan beberapa kendala setelah berjalan sekitar satu tahun. Tujuan pengembangan SIKNAS online adalah untuk menjembatani permasalahan kekurangan data dari kabupaten/ kota ke depkes pusat dan memungkinkan aliran data kesehatan dari kabupaten/ kota ke pusdatin karena dampak adanya kebijakan desentralisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia.
Saat ini telah terpasang jaringan SIKNAS online di 377 kabupaten/ kota di 33 propinsi seluruh Indonesia. Ka. Pusdatin mengakui masih ada beberapa permasalahan di lapangan, terutama berkaitan dengan jaringan yang sering disconnected karena kapasitas server pusdain yang hanya 6 MB melayani 377 kabupaten/ kota. Untuk mengatasi hal tersebut, depkes membatasi beberapa layanan internet, misalnya Yahoo Massenger, WordPress, Firendster dan situs-situs yang bersinggungan dengan kesusilaan. Pembatasan akses ini dimaksudkan untuk mengurangi beban server pusat yang hanya sedikit itu.
Untuk mempermudah memenuhi keperluan data kesehatan dari kabupaten/ kota tersebut dibuat aplikasi entry data yang hanya dapat diakses melalui jaringan SIKNAS online. Sehingga data yang telah terentry dari kabupaten/ kota secara langsung dapat diakses di depkes pusat untuk dijadikan dasar kebijakan program dan peganggaran depkes yang diperlukan kabupaten/ kota dan atau keperluan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan data.
Untuk pemeliharaan tools SIKNAS online di 377 kabupaten/ kota tahun anggaran 2009 masih diusahakan akan dibiayai dari anggaran APBN termasuk pembayaran beban pulsa IP Phone dan pemakaian internet.
Pada kesempatan tersebut, Ka. Pusdatin mewakili Menteri Kesehatan RI juga menyampaikan kesulitan lain dalam hal aliran data, yaitu pelaporan rumah sakit, terutama pelaporan angka kesakitan. Saat ini, secara struktural memang rumah sakit (daerah) tidak berada langsung di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota bahkan propinsi, namun secara kewilayahan rumah sakit adalah salah satu komponen tool kesehatan, yang bertugas khusus melayani kesehatan (kuratif) dan sedikit promotif disamping puskesmas dan sarkes lain. Bila pelaporan rumah sakit (daerah) ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tidak mengalami hambatan maka akan memberi efek baik terhadap pelaporan dari klinik maupun rumah sakit dan praktek medis swasta dalam wilayah tersebut, dan pada akhirnya maka data playanan kesehatan dalam satu wlayah dapat tercover untuk perencanaan, emantauan dan pengendalian kesehatan di wilayah tersebut.
Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dari rangkaian pertemuan bagi 377 kabupaten/ kota di 33 propinsi yang terhubung dengan jaringan SIKNAS online.
Pada akhir acara pembukaan tersebut Ka. Pusdatin mengharapkan data yang dientry adalah data yang evidance based.
Hari ke-2 dan ke-3 Kita dilatih melakukan entry data beberapa modul, berikut juga dijelaskan definisi operasionalnya. Modul-modul tersebut adalah : Modul Konsultasi eksekutif (dulu laporan eksekutif), Modul Data Umum, Modul KLB dan Penyakit. Modul Gizi dan KIA, Modul SDM Kesehatan, Modul Keuangan dan Penggunaan GPS.
Beberapa benang merah dari pelatihan tersebut adalah
1. Pelatihan tersebut tidak tuntas, terutama mengenai lanjutan pelatihan penggunaan GPS (yang tidak dilanjutkan dengan pelatihan GIS);
2. Pengisian aplikasi modul hanya dapat dilakukan bila menggunakan jaringan SIKNAS online.
3. Modul hanya untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi Depkes (Pusdatin), belum mengakomodir kebutuhan kabupaten/ kota, terutama untuk menunjang EIS (Eksekutif Informatin System).
4. Jaringan SIKNAS ONLINE adalah alat utama komunikasi data Pusdatin dengan Kabupaten/ kota
5. Sayangnya kapasitas kemampuan servernya masih rendah yah….sehingga tidak dapat digunakan secara bebas untuk penggunaan internet, padahal banyak temen2 dinas yang memanfaatkan theme wordpress untuk situsnya karena pengaplikasiannya cukup mudah.
Rencana Tindak Lanjut dari pelatihan ini adalah :
1. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kabupaten dengan perencanaan yang bertahap melalui anggaran APBD dan APBN, langkah awal adalah perancangan Master Plan (roadmap) pengembangan SIK di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Peningkatan pemanfaatan jaringan SIKNAS online dengan mengembangkan jejaring tim SIK kabupaten yang melibatkan antar program di Lingkungan Dinkes Kab. Rejang Lebong.
Untuk melaksanakan point pertama tersebut mungkin agak sulit karena sumber dananya yang sulit di cari, Saya sudah konfirmasi dengan pengelola DAK; tetapi sayangnya DAK hanya digunakan untuk menyokong kegiatan fisik di puskesmas dan jaringannya. Trus DOKP (dana penyesuaian juga tidak bisa, karena tahun ini dianggarkan untuk melanjutkan pembangunan BLKM), so……bila meminta dana APBD kayaknya saya pesimis, karena APBD Rejang Lebong kecil………Bagaimana, yah ?